Berita Aktual Indonesia, Dewagol88.com - Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal Ahok mengatakan bahwa Program Kartu Pelajar Plus (KJP Plus) yang diunsung oleh pasangan Calon Gubernur nomor 3 DKI Jakarta itu tidak efektif dan akan merusak mental anak-anak.
Hal tersebut karena dana yang di dalam KJP dapat ditarik secara tunai. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok menerapkan sistem transaksi agar tidak dapat ditarik tunai untuk menghindari penyalahgunaan kartu.
"KJP Plus merusak mental anak karena mau dikasih kontan, orang enggak mau sekolah pun dikasih KJP. KJP itu justru mendorong orang untuk mau sekolah, kami terbitkan KJP untuk mencegah orang putus sekolah," kata Ahok.
DEWAGOL - JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
Adapun KJP Plus juga direncanakan akan diberikan kepada peserta paket A, dan lain-lain. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta lebih memilih memberi usaha kepada peserta paket dengan pembagian untung 80:20.
Selain itu ia juga menegaskab bahwa tidak akan memberikan uang tunai langsung kepada anak-anak/ Karena uang tersebut akan rentan disalahgunakan seperti membeli roko, handphone, atau disalahgunakan untuk kerluan yang aneh-aneh.
"Kalau belanja pakai KJP harus digesek (debet), supaya kami tahu datanya. Ini harus mendidik," kata Ahok.
DEWAGOL - AGEN BOLA ONLINE TERPERCAYA
Ahok memastikan pengubahan aturan mengenai penggunaan KJP akan menguntungkan dirinya pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Terlebih jika ia membuat aturan bahwa KJP dapat ditarik tunai. Hanya saja, Ahok memastikan tak akan mengubah aturan penggunaan KJP.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, KJP seperti tabungan. Jika peserta didik hemat menggunakan dana KJP, maka dia akan dapat membeli sepeda atau barang lainnya di akhir tahun. Namun dengan syarat, pembelian menggunakan debet atau non tunai.
"Ini juga mendidik anak-anak untuk menabung, bukan untuk foya-foya. Kalau saya ubah pergub KJP, semua balik lagi ke tunai, apa saya enggak ngerusak mental orang?" kata Ahok.
Sebelumnya anis telah menjelaskan tentang perbedaan KJP yang ada saat ini dengan KJP plus. Selain itu KJP plus juga bisa digunakan oleh siswa sekolah maupun anak putus sekolah. Ia berharap, KJP plus bisa digunakan untuk membiayai kursus keahlian.
DEWAGOL - AGEN JUDI BOLA TERPERCAYA
Anis juga berharap, meski pendidikan formal tak lagi dilanjutkan, anak-anak yang telah putus sekolah bisa menggunakannya untuk mencari pekerjaan.
"Mereka bisa gunakan data dari KJP Plus untuk ikut kursus pelatihan dan mengambil paket A,B,C sehingga mereka memiliki pendidikan setara formal," ujar Anies, saat menemui warga di Pademangan Barat, Jakarta Utara.
mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan, pendataan warga penerima KJP plus bagi anak putus sekolah akan dilakukan oleh pihak RT/RW setempat.
Adapun jumlah dana yang didapatkan sebesar Rp 450.000 untuk anak putus sekolah jenjang SD, Rp 750.000 jenjang SMP, dan Rp 1 juta untuk SMA per tahun.
"Kami akan kombinasikan dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar), KJP Plus. Bentuknya barang dan tunai," ujar Anies.
DEWAGOL - BANDAR BOLA ONLINE TERPERCAYA
chh1122 1:37:00 AM New Google SEO Bandung, Indonesia
Ahok : Program KJP Plus Anies Akan Merusak Mental Anak
Posted by Berita Aktual Indonesia on Tuesday, March 28, 2017
Berita Aktual Indonesia, Dewagol88.com - Ridho Rhoma diringkus Polisi saat sedang mengkonsumsi Narkoba berjenis Sabu. Ia ditangkap dikawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada hari Jum'at (24-03-2017).
DEWAGOL - JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
AKBP Suhermanto mengatakan bahwa saat ini Ridho sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Jakarta Barat.
DEWAGOL - AGEN BOLA ONLINE TERPERCAYA
Para penyidik masih mendalami dimana tempat Ridho mendapatkan barang tersebut. Suhermantu enggan untuk membeberkan informasi yang lebih detail lagi sebelum penyelidikan usai. chh1122 2:24:00 AM New Google SEO Bandung, Indonesia
Ridho Rhoma Ditanggkap Saat Pesta Sabu di Daerah Jakarta Barat !
Posted by Berita Aktual Indonesia on Sunday, March 26, 2017
Berita Aktual Terkini - Dalam proyek Kasus e-KTP, Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ,Diah Anggarini, mengatakan bahwa ada pertemuan yang mendatangkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Irman, beserta anak buahnya,Sugiharto, dan Andi Narogong selaku pelaksana.
Pertemuan tersebut dilakukan di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, sekitar pukul 06.00 WIB.
"Itu pagi-pagi, saat kami mau pergi kerja. Mau ketemu Setnov (Setya Novanto)," ujar Diah saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
DEWAGOL - JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
Namun ia tidak mengatakan waktu tepatnya pertemuan itu terjadi. Novanto saat itu ia merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar. Pertemuan tersebut berlangsung singkat, karena ada acara lain yang mennunggu, jelas Diah.
Dalam pertemuan itu, Novanto menyampaikan soal proyek e-KTP.
"Mengatakan bahwa di Depdagri ada program e-KTP, program strategis nasional. Ayo kita jaga bersama-sama," kata Diah menirukan ucapan Novanto saat itu.
"Hanya itu?" tanya hakim. Pasalnya, pertemuan dilakukan pagi-pagi dan Novanto dalam kondisi terburu-buru. Sementara ucapan yang disampaikan begitu singkat.
"Yang kami dengar hanya itu," kata Diah.
Berdasarkan dakwaan tersebut, Andi sempat melobi Setya Novanto dan beberapa anggota DPR RI lainnya untuk menyetujui anggaran. Akhirnya, DPR menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun.
Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.
Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.
chh1122
3:12:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Andi Narogong Menjadwalkan Pertemuan Dengan Setya Novanto Untuk Bahas Proyek e-KTP
Posted by Berita Aktual Indonesia on Saturday, March 18, 2017
Berita Aktual Indonesia - Kasus terkait rencana pengguliran hak angket e-KTP digencarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai hak angket tak diperlukan untuk kasus ini.
"Hak angket saya pribadi tidak perlu lah. Instrumennya untuk mempertanyakan penyelidikan KPK itu bukan dengan hak angket," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Arsul berpendapat, jika benar DPR ingin mempertanyakan soal sikap KPK terkait kasus korupsi e-KTP, harus ada mekanisme awal yang harus dilakukan, tidak bisa langsung dengan menggulingkan hak angket. Langkah awal adalah dengan menkritisi KPK saat rapat kerja dengan komisi III.
"Itu bisa satu, yang paling lazim adalah saat raker Komisi III dengan KPK, yang dikritisi habis dan dibuka. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Ini kan boleh saja ya, kan kita nggak langsung minta KPK menghentikan atau menunda dan lain sebagainya. Kita menanyakan, 'kok Anda menyatakan semua ini, apakah Anda mempunyai dua alat bukti' dan standarnya selalu dua barang bukti," jelasnya.
DEWAGOL - JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
Asrul mengatakan pihak DPR harus menghormati KPK jika benar mereka mempunyai 2 barang bukti tersebut. Semua pihak harus menunggu hingga ada barang bukti yang dapat memperjelas kasus tersebut.
Selain itu menurut dia, langkah yang diambil DPR bukanlah intervensinya sendiri agar KPK menjadi terbatasi ruang geraknya. Sikap dari PPP pun dalam wacana pengguliran angket disebut Arsul menolak seperti halanya dia.
"Kalau dia mengatakan kami punya alat bukti dan pada saatnya akan kami kemukakan ya kita tunggu. Tidak berarti itu dinyatakan intervensi ya," katanya," tuturnya.
"Sikap dari fraksi PPP cenderung seperti itu (tidak ikutan angket)," ucapnya.
Meski menolak angket digulirkan, Arsul menyebut KPK sebagai penegak hukum juga harus dikritisi. Langkah KPK yang mendetilkan nama-nama di dakwaan e-KTP menciptakan tantangan tersendiri bagi lembaga itu.
DEWAGOL - AGEN JUDI BOLA TERPERCAYA
"Konsekuensinya berarti bukan cuma pihak yang disebut tetapi semua yang didetilkan di situ sebagai terduga penerima harus dibuktikan. Kalau enggak dibuktikan maka itu jatuhnya pencemaran nama baik," katanya.
"Ini saya kira teman-teman KPK harus dikritisi sebab ada kasus tertentu, KPK bersemangat di dalam satu dakwaannya menyebutkan nama bahkan bukan sekadar nama penerima tapi dalam status bersama-sama tapi kemudian tidak jelas tindak lanjutnya. Contoh kasus Bank Century," tambahnya.
Kasus Bank Century sendiri memang melibatkan banyak nama pada awalnya. Namun, hanya mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya yang ditetapkan sebagai terpidana. Menurut dia, KPK jangan seperti itu.
DEWAGOL - BANDAR BOLA ONLINE TERPERCAYA
"Putusan Pak Budi Mulya putusannya tetap tapi sampai sekarang tidak ada kasusnya yang nyusul. Status penyelidikannya terhadap yang bersalah, sama saja tidak jelas dan menurut saya ini tidak boleh. Ini kalau kemudian yang bersama-sama apalagi yang disebut tidak jelas, itu jatuhnya bukan penegakan hukum tapi penistaan hukum terhadap orang-orang tertentu. Itu yang harusnya kita kritisi. Sekali mengungkap, ya semuanya harus diproses secara hukum. Proses hukum itu artinya harus menghormati asas praduga tak bersalah," bebernya.
PPP juga sudah mengklarifikasi kadernya yang disebut dalam dakwaan kasus e-KTP. Arsul mempersilakan KPK untuk membuktikannya.
"Kita sudah tanya ya, yang bersangkutan menyampaikan 'itu tidak benar pak', bahkan ada satu nama di PPP. Dan hal itu silakan saja dibuktikan, termasuk dua nama yang sudah meninggal pada saat kotak uang itu dibagi-bagi, katanya, berarti kan itu artinya dua orang yang sudah meninggal Burhanudin Napitupulu dan Mustokoweni.Tapi yang dua itu meninggal, itu kan harus dibuktikan kalau uangnya dibagikan setelah yang bersangkutan meninggal kok, kenapa masih disebut dalam surat dakwaan," tutupnya.
DEWAGOL - AGEN JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
chh1122 3:49:00 AM New Google SEO Bandung, Indonesia
PPP Tidak Mau Ikut Campur Soal Hak Angket Kasus Korupsi e-KTP
Posted by Berita Aktual Indonesia on Wednesday, March 15, 2017
Berita Aktual Indonesia - Belakangan ini muncul foto yang membuat terlihat jelas bahwa Anies Baswedan bukanlah tokoh utama dalam Pilkada DKI Jakarta, melainkan ada dalang yang memainkan peran di balik layar yaitu anak dari mantan Presiden Indonesia ke-2 Soeharto yaitu Tommy Soeharto.
Dikabarkan jika Anies sampai menang dalam Pilkada itu bukanlah kemenangan miliknya, melainkan itu adalah kemenangan bagi kubu keluarga Soeharto.
Semua ini semakin terlihat jelas pada saat acara Dzikir dan Shalawat bersama mengenang 51 tahun Supersemar yang diselenggarakan di Masjid At Tin, pada tanggal 11 Maret 2017.
AGEN JUDI BOLA TERPERCAYA
Tommy yang ikut serta hadir dalam acara tersebut menjadi pusat perhatian. Dan ia memang pantas untuk menjadi pusat perhatian banyak orang.
Sosok Tommy ini tidak dapat dilihat sebagai hanya 'pendukung' Anies, karena saat ini Tommy telah menjelma mejadi tokoh politik yang sedang menyusun rencana untuk terjun langsung ke dunia politik. Dan dalam rencana kembalinya ia ke dunia politik untuk membalaskan dendam sang Ayah.
Banyak orang yang sangat khawatir tentang akan kembalinya kekuasaan Keluarga Cendana jika rencana dari Tommy Soeharto berhasil masuk ke dalam dunia politik dengan memenangkan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta.
AGEN JUDI BOLA ONLINE
Selain itu Tommy juga pernah terlibat dalam kasus pembunuhan Ketua Muda Bidang Hukum Pidana Mahkamah Agung, Syarifuddin Kartasasmita (60). Kasus pembunuhan tersebut terjadi karena telah menjatuhkan vonis hukuman 18 bulan penjara dan denda 30 Miliar terhadap Tommy yang telah dianggap bersalah dalam kasus takar guling PT Goro Batara Sakti (GBS) dan Bulog.
Tidak hanya itu Tommy juga diduga memerintahkan tentara untuk memaksa beberapa pemilik tanah di Nusa Dua serta Pantai Dreamland Bali untuk menjual tanahnya dengan harga murah. Diusia hanya 22 tahun Tommy sudah sukses membangun kerajaan bisnis Grup Humpuss yang bergerak di bidang energy, batu bara, petrokimia serta transportasi, namun kerajaan tersebut ambruk ketika Orde Baru Tumbang.
AGEN BOLA ONLINE TERPERCAYA
Tidak dalam hanya kasus politik dan bisnis kotornya, Tommy juga dikabarkan menjadi petualang cinta. Ia dikabarkan sudah banyak dekat dengan beberapa wanita terkenal dari jajaran model hingga artis.
Kini ia akan membuat perhitungan.
Anies Baswedan akan menjadi sosok yang menentukan sejarah Indonesia ke depan. Hanya saja ini bukan soal Anies, melainkan soal Tommy Soeharto, Cendana, Prabowo, Hari Tanu, Reza Chalid dan mafia hitam lainnya.
AGEN JUDI BOLA ONLINE TERPERCAYA
chh1122 8:35:00 PM New Google SEO Bandung, Indonesia
Mafia Hitam Akan Berkuasa Jika Anies Memenangkan Pilkada
Posted by Berita Aktual Indonesia on Sunday, March 12, 2017
 |
| Ketua Umum Partai Golkar - Setya Novanto |
Berita Aktual Indonesia - Dalam terkait kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sangat tidak terduga nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, ikut disebutkan. Dakwaan tersebut yang telah menghadirkan terdakwa Irman yang merupakan mantan Direktur Kendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negri, dan Sugiharto, eks ketua panitia lelang proyek e-KTP.
Bahkan, dalam dakwaan yang menyebutkan dalam proses pembahasan anggaran e-KTP di Dewan Perwakilan Rakyat dan urusan bagi-bagi duit tilap dari proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut peran Novanto begitu sentral.
Selain itu, Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan Novanto bekerja sama dengan Andi Agustinus alias Narogong telah meminta jatah sebesar Rp 574 miliar dalam dakwaannya.
Keterlibatan dari Novanto, yang saat itu masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di parlemen, bermula ketika Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada akhir November 2009.
AGEN BOLA PIALA DUNIA
"Terkait dengan proses penganggaran, Gamawan Fauzi selaku Mendagri mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Bappenas perihal usulan pembiayaan pemberian nomor induk kependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," ujar jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Maret 2017.
Dalam suratnya itu, Gamawan meminta Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas mengubah sumber pembiayaan proyek e-KTP, yang semula dibiayai lewat pinjaman hibah luar negeri menjadi bersumber dari anggaran rupiah murni.
Perubahan sumber pembiayaan proyek penerapan KTP berbasis NIK tersebut kemudian dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kemendagri dan Komisi II DPR.
Namun, untuk melancarkan usulan itu, Ketua Komisi II, yang saat itu dijabat Burhanuddin Napitupulu, minta uang pelicin kepada Irman seusai rapat pembahasan anggaran Kemendagri pada awal Februari 2010. Tapi Irman tidak sanggup atas permintaan itu.
Belakangan, Irman menggandeng Andi Narogong, pengusaha yang sudah terbiasa menjadi rekanan di Kemendagri, untuk menyelesaikan permintaan uang pelicin itu. Namun Andi Narogong dan Irman memilih melobi Setya Novanto, kolega Burhanuddin Napitupulu, di partai berlambang beringin tersebut.
BANDAR BOLA PIALA DUNIA
Dengan bekerja sama dengan Novanto, selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, Andi Narogong dan Irman berharap punya kepastian dukungan untuk mengincar anggaran proyek penerapan e-KTP. Setelah beberapa hari berselang, pertemuan dengan Novanto pun dirancang.
Bertempat di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, sekitar pukul 06.00 WIB, Andi Narogong, Diah Anggraini (mantan Sekjen Kemendagri), dan Novanto akhirnya bertemu. Dukungan dari Novanto pun didapatkan.
Namun, untuk memastikan dukungan itu, Andi Narogong dan Irman beberapa hari pascapertemuan di Gran Melia kembali menemui Novanto di ruang kerjanya, yang terletak di lantai 12 gedung DPR. Di situ Novanto mengatakan akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.
Pertemuan Andi Narogong, Irman, dan Novanto semakin intens menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011, yang berlangsung Juli-Agustus 2010. Pasalnya, salah satu anggaran yang dibahas terkait proyek penerapan e-KTP.
Dalam pertemuan-pertemuan itu, Andi Narogong tidak hanya bertemu dengan Novanto. Anas Urbaningrum, yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, dan Muhammad Nazaruddin, saat itu anggota Badan Anggaran DPR, juga turut serta.
Bagi Andi Narogong dan Irman, merapatnya Novanto, Anas, dan Nazaruddin merupakan representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar, yang punya suara terbanyak di DPR periode 2009-2014.
AGEN BOLA PIALA DUNIA 2018
Pertemuan-pertemuan itu pun membuahkan hasil. DPR menyetujui anggaran pengadaan KTP senilai Rp 5,9 triliun. Dalam dakwaan juga disebutkan, permufakatan Andi Narogong, Irman, Novato, Anas, dan Nazaruddin berbuah skenario bagi-bagi jatah uang proyek e-KTP.
Anggaran megaproyek tersebut, setelah dipotong pajak, kemudian dialokasikan 51 persen atau lebih dari Rp 2,6 triliun untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek. Sedangkan sisanya, 49 persen atau Rp 2,5 triliun, menjadi uang jajan bagi para pejabat Kemendagri, anggota DPR, dan pemenang tender.
Untuk para pejabat Kemendagri dialokasikan 7 persen atau lebih dari Rp 365 miliar. Buat sejumlah anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau Rp 261 miliar. Jatah Novanto dan Andi Narogong tentu saja lebih besar. Untuk mereka berdua sebesar 11 persen atau Rp 574 miliar lebih.
Begitu juga dengan duet Anas Urbaningrum dan Nazaruddin. Keduanya juga kecipratan jumlah yang sama, yakni 11 persen atau Rp 574 miliar lebih. Sedangkan untuk pemenang tender atau keuntungan pelaksana pekerjaan sebesar 15 persen atau Rp 783 miliar.
Namun, dalam dakwaan setebal 122 halaman itu tidak terlihat adanya aliran uang ke Novanto. Sedangkan pada pihak-pihak lain, baik di DPR, Kemendagri, maupun rekanan e-KTP, terungkap penerimaan fulus e-KTP. Sebagian malah ada yang sudah mengembalikan uang haram itu ke KPK.
Jaksa tidak menjabarkan apakah uang jatah Novanto, yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Golkar, dan Andi Narogong terealisasi atau tidak. Ketua KPK Agus Rahardjo secara terpisah mengatakan akan menunggu perkembangan dan akan membuktikan di pengadilan.
“Tentu ada challenge dari pihak terdakwa. Jadi kita tunggu saja,” ujar Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kaveling 4, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Maret lalu.
Agus juga berharap dua nama yang mengajukan diri sebagai justice collaborator bisa memberikan informasi seluas-luasnya, termasuk informasi soal aliran dana ke Novanto. Dalam hal ini, dua nama yang mengajukan diri sebagai justice collaborator adalah Irman dan Sugiharto.
Jauh-jauh hari sebelumnya, Nazaruddin, mantan kolega Novanto yang kini mendekam di penjara karena berbagai kasus korupsi, sudah mengungkapkan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP.
BANDAR BOLA PIALA DUNIA 2018
Bahkan mantan politikus berlambang logo Mercy itu menyebut Novanto adalah koordinator pembagian jatah uang jarahan proyek e-KTP. "Pembagian uangnya dikoordinasikan oleh Novanto," ujar Nazaruddin di gedung KPK pada September 2016.
Bahkan, Nazaruddin menyebut, Novanto kebagian Rp 300 miliar dari hasil bancakan uang megaproyek tersebut. Namun, dalam berbagai kesempatan, Novanto membantah keras keterlibatannya dalam kasus e-KTP. Dia bersumpah tidak pernah menerima sepeser pun uang dari kasus e-KTP.
"Saya, demi Allah, tidak pernah menerima apa pun di e-KTP. Jangan sampai kita menanggapi isu-isu, justru godaan kita, hubungan kita semakin baik," ujarnya.
Selain itu, ia membantah pertemuan dirinya dengan Andi Narogong, Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum guna membahas e-KTP. Namun Novanto dipastikan bakal dihadirkan ke persidangan kasus e-KTP.
“Semua kan wewenang daripada hakim. Kita percayakan pada hakim,” kata Novanto, yang mengaku prihatin dengan adanya dua petinggi Golkar yang disebut menerima uang e-KTP.
Meski dalam surat dakwaan tidak tertera aliran uang untuk Novanto, di mata Lucky Raspati, pengamat hukum dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Novanto tetap bisa dijerat pidana.
“Dia (Novanto) bisa kena karena menyuruh melakukan. Kemudian perbuatannya sudah dilakukan. Masalah dia belum terima benefit dari itu (e-KTP), itu soal lain,” ujar Lucky, Kamis, 9 Maret lalu.
Novanto bisa terjerat selama bisa dibuktikan bahwa dialah yang menggagas dan mendorong permufakatan dan bagi-bagi jatah uang proyek e-KTP. Dengan kata lain, menurut Lucky, Novanto sudah memperkaya orang lain dan bisa dijerat dengan Pasal 2 atau 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
chh1122 6:42:00 PM New Google SEO Bandung, Indonesia
