Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan klinik, Puskesmas, dan rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu tidak bisa diungkapkan. Tapi, semua data sudah ada di Bareskrim Polri.
"Nanti itu secara tertutup akan disampaikan Kabareskrim, ini belum bisa disampaikan ke publik," jelas Badrodin usai apel pengamanan lebaran di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/6/2016).
Badrodin juga menyampaikan, saat ini penyidik tengah mempelajari dampak vaksin palsu saat disuntikan ke balita.
"Kita tanya pendapat ahli dampaknya apa kalau disuntikan ke orang itu dampaknya apa, harus langkah lanjutnya itu seperti apa. Hari ini ada ibu Menteri Kesehatan yang akan koordinasi dengan Kabareskrim, itu akan direncanakan. intinya dalam hal ini kita lebih ke bahan bahan itu sama dampaknya apa nanti apa, kemudian bagaimana cara mencegah vaksin palsu selanjutnya," tegas dia.
chh1122
1:06:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Kapolri Tidak Bisa Mempublikasikan Data Rumah Sakit Yang Menggunakan Vaksin Palsu
Posted by Berita Aktual Indonesia on Thursday, June 30, 2016
Pembelian lahan di Cengkareng Barat menjadi masalah. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menganggap banyak pihak yang menyembunyikan manipulasi pembelian lahan itu, hingga akhirnya Pemerintah Provinsi DKI malah salah beli, yaitu membeli lahan sendiri senilai Rp 668 miliar.
Ahok mendapat informasi, pihak penjual yakni pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan seluas 4,6 hektare itu menggugat Pemprov DKI ke pengadilan. Dalam salah satu materi gugatan, disebut bahwa DKI belum menyetor penuh uang pembayaran Rp 668 miliar. Uang pembayarannya masih kurang Rp 200 miliar.
"Ada materi gugatan menyebutkan, dia belum menerima Rp 200 miliar. (Uangnya) Ditahan," kata Ahok.
Ternyata ada pihak yang menahan Rp 200 miliar dibayarkan ke pihak penjual. Dari sini Ahok menilai, proses pembayarannya tidak sesuai dengan arahannya. Ahok selalu meminta pembayaran menggunakan mekanisme transfer, bukan pembayaran tunai secara fisik. Soalnya, cara transfer bisa lebih aman dan terhindar dari aktivitas colong-menyolong duit.
"Kalau ditahan, maka proses pembayarannya enggak benar dong? Saya minta semua pembayaran ditransfer," tutur Ahok.
Entah mengapa uang Rp 200 miliar itu tidak sekalian dibayarkan kepada penjual lahan. Ahok menanyakan ke pihak yang menangani proses pembelian itu, namun semuanya seperti menutup-nutupi alasan yang sebenarnya.
"Mereka berlagak pilon (bodoh) saja. Kata mereka, 'Oh, kami kira boleh ke surat kuasa saja, Pak.' Di sini mah banyak pemain sandiwaranya lah. (Piala) Oscar semua dapatnya," kata Ahok menyebut penghargaan di Amerika Serikat untuk para aktor terbaik.
"Bu Toeti (penjual/ pemegang SHM) kan gugat ke pengadilan, dia bilang Rp 250 miliar dia enggak terima. Berarti ada bagi-bagi duit dong kalau begitu kesimpulannya," kata Ahok.
Ahok ingin tahu ke mana gerangan aliran duit Rp 200an miliar itu. KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentu bisa menelusuri aliran duit ini.
"Ditelusuri saja, PPATK langsung bisa mengetahui kok, kamu kenapa kamu menarik uang kontan. Rp 200 miliar. Kamu mau kasih siapa?" ujar Ahok.
chh1122
2:01:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Ahok Menilai Banyak Pemain Sandiwara di Kasus Lahan Cengkareng
Posted by Berita Aktual Indonesia on Wednesday, June 29, 2016
Belasan pelaku berhasil dibekuk oleh Bareskrim Polri karena terlibat dalam jaringan pengedaran vaksin palsu. Pemerhati anak Seto Mulyadi meminta para pelaku dihukum berat bahkan sampai hukuman mati.
"Apapun yang merupakan pelanggaran kepada anak dan membahayakan anak, maka mohon dikenakan hukuman yang paling maksimal. Dalam arti, kita tidak main-main dengan masa depan, kesejahteraan dan kesehatan anak," kata pria yang akrab dipanggil Kak Seto ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin (27/6/2016).
Kak Seto memahami kemarahan publik terhadap kasus ini. Dia pun meminta ada hukuman yang membuat jera terhadap para pelaku.
"Kita semua pasti geram terhadap hal ini. Kok tega-teganya untuk mendapatkan keuntungan bersikap seperti itu. Apalagi ini pelakunya suami istri," ucapnya.
Kak Seto membandingkan dengan hukuman bagi gembong narkoba. Hal itu dianggap sama-sama merusak generasi muda.
"Narkoba kan merusak kehidupan anak, generasi muda. Nah kalau itu (vaksin palsu) juga, saya rasa kalau narkoba bisa hukuman mati, kenapa ini tidak?" ujar Kak Seto.
"Jadi mohon, jangan jadikan anak-anak bahan permainan, segala macam, sangat berbahaya," lanjutnya.
Peredaran vaksin palsu awalnya terungkap dari laporan sebuah rumah sakit di Bogor yang curiga dengan vaksin yang dikirimkan sebuah distributor. Setelah dicek di laboratorium ternyata palsu. Bareskrim lalu menggerebek CV Azka Medical di Bekasi pada 16 Juni 2016, disusul rumah di Puri Bintaro, Kemang Pratama Regency, dsb.
Polisi telah menangkap 15 orang yang terkait kasus ini. Antara lain mereka ditangkap di Jakarta, Bekasi, Tangsel, dan Semarang. Mereka berperan sebagai produsen, distributor, dan pembuat/pencetak label dan logo vaksin.
Harga vaksin palsu lebih miring Rp 200 ribu-400 ribu dibandingkan harga vaksin asli yang mencapai Rp 900 ribu. Pembuat vaksin palsu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulan.
chh1122
4:14:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Kak Seto Mengharapkan Hukuman Mati Terhadap Para Pelaku Vaksin Palsu
Posted by Berita Aktual Indonesia on Monday, June 27, 2016
Vaksin palsu ternyata sudah beredar sejak tahun 2003 alias 13 tahun lalu. Saat ini Kemenkes sedang mendata kira-kira rumah sakit atau fasilitas kesehatan mana saja yang menggunakan produk itu.
"Vaksin itu sebenarnya sejak 2003 sudah ada yang ditangkap, sekarang sedang didata rumah sakit yang pakai," kata Menkes Nila Moeloek usai menghadiri acara Hari Anti Narkoba Internasional di Jl Cengkeh, Tamansari, Jakarta Barat, Minggu (26/6/2016).
Selain di Jakarta dan sekitarnya, apakah ada peredaran vaksin palsu di tempat lain? "Saya belum tahu pasti, tapi sekarang ini sedang didata. Tapi coba tanya ke Bareskrim saja," jawabnya.
 |
| Rita dan Hidayat, Dua dari 10 Tersangka Vaksin Palsu |
Bareskrim Polri telah menangkap 10 orang yang terkait bisnis vaksin palsu. Tersangka tangkap sejak 16 Juni 2016 di Tangsel, Jakarta, dan Bekasi. Mereka berperan sebagai produsen, kurir, penjual atau distributor dan ada juga sebagai pencetak label ampul vaksin. Selain mereka, ditangkap juga tiga orang di Subang yang diduga mengedarkan vaksin palsu.
Vaksin palsu itu menggunakan botol bekas vaksin yang kemudian diisi ulang dengan antibiotik Gentacimin yang dioplos dengan cairan infus, lalu diberi label. Cairan lainnya yang dipakai sebagai oplosan adalah cairan infus dengan vaksin tetanus.
Diduga peredaran vaksin palsu sering terjadi di rumah sakit kecil atau klinik-klinik. Kemenkes mengimbau orangtua yang khawatir anaknya disuntik vaksin palsu untuk melapor.
chh1122
2:07:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Kemenkes Mendata Rumah Sakit yang Diduga Menggunakan Vaksin Palsu
Posted by Berita Aktual Indonesia on Sunday, June 26, 2016
Partai telah memberikan dukungan resmi pada Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar menjelaskan dukungan pada Ahok merupakan langkah partai untuk memenangkan Pileg dan Pilpres 2019.
"Kami tetapkan Ahok tepat untuk rakyat Jakarta, dan untuk bantu Golkar memasuki event selanjutnya, Pileg dan Pilpres (2019)," kata Agun, dalam diskusi 'Ahok Galau, Teman Risau', di Jakarta, pada hari Sabtu (25/6/2016).
"Kami lihat kondisi objektif Jakarta, dengan menjadikan Ahok sebagai magnet," tambah dia.
Agun menyampaikan, jargon partai berlambang pohon beringin itu adalah Suara Rakyat, Suara Golkar. Berdasarkan survei yang digelar dan penyerapan aspirasi menunjukkan keinginan agar Ahok dapat kembali memimpin sebagai gubernur.
"Dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, tidak bisa lepas dari aspirasi sesungguhnya. Dari fakta, Ahok memang sudah fakta hasil elektabilitas dan survei menghendaki beliau. Nah Golkar menangkap itu," tutur Agun.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menilai sebaiknya Ahok maju di kompetisi Pilgub DKI Jakarta 2017 menggunakan jalur partai, bukan jalur independen.
"Mudah-mudahan beliau lewat jalur partai tidak lewat jalur nonpartai. Kalau jalur independen partai buat apa? Kan tidak boleh dukungan ada dua," kata Ical, usai buka bersama di Rumah Wakil Ketua MPR Oesman Sapta di Jakarta, Jumat 24 Juni lalu.
chh1122
1:25:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Ahok Dibutukan Golkar Untuk Menangkan Pileg dan Pilpres 2019
Posted by Berita Aktual Indonesia on Saturday, June 25, 2016
Inggris menjadi negara pertama yang keluar dari Uni Eropa. Hal ini setelah hasil akhir penghitungan referendum Brexit menunjukkan mayoritas rakyat Inggris ingin negaranya keluar dari blok 28 negara itu.
Meskipun hasil akhir referendum belum diumumkan secara resmi oleh otoritas Inggris, namun penghitungan suara final telah menunjukkan menangnya kubu 'Leave' atau keluar dari Uni Eropa.
Seperti dilansir CNN, Jumat (24/6/2016), momen keluarnya Inggris dari Uni Eropa ini menjadi momen bersejarah. CNN menyebut, Inggris tercatat sebagai negara anggota pertama yang keluar blok 28 negara ini, sepanjang sejarah berdirinya Uni Eropa selama 60 tahun terakhir.
Inggris bergabung Uni Eropa sejak tahun 1973 silam, bahkan sejak nama Uni Eropa menggunakan nama terdahulu, yakni European Economic Community (EEC). Selang dua tahun kemudian, rakyat Inggris merasa terbebani oleh EEC dan menyerukan digelarnya referendum.
Referendum yang juga menanyakan soal apakah Inggris harus keluar atau tetap bergabung EEC digelar tahun 1975. Hasilnya menyatakan mayoritas rakyat Inggris saat itu ingin tetap bergabung EEC.
Tahun 2016 ini, atau selang 41 tahun kemudian, Inggris kembali menggelar referendum untuk menentukan nasib negara itu dalam Uni Eropa. Hasilnya mengejutkan banyak pihak, karena mayoritas rakyat Inggris ingin negaranya keluar dari Uni Eropa. Padahal sejumlah polling dan survei sebelumnya memprediksi kubu pendukung Inggris tetap bergabung Uni Eropa akan menang.
Penghitungan akhir media Inggris, SkyNews, menunjukkan 51,9 persen atau 17.410.742 pemilih Inggris ingin keluar dari Uni Eropa. Sedangkan 48,1 persen atau 16.141.241 pemilih ingin tetap bergabung Uni Eropa. Jumlah itu didasarkan pada hasil seluruh 382 area pemilihan yang sudah dihitung, sejak pemungutan suara digelar Kamis (23/6). Sebanyak 382 area itu termasuk Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara dan Gibraltar.
Hasil penghitungan akhir yang sama juga dilaporkan oleh media nasional Inggris, BBC, yang menyebut 51,9 persen pemilih mendukung Brexit dan 48,1 persen menolak Brexit. Hasil resmi referendum akan diumumkan di Manchester Town Hall oleh otoritas Inggris.
chh1122
2:31:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Inggris Menjadi Negara Pertama Yang Keluar Dari Uni Eropa
Posted by Berita Aktual Indonesia on Friday, June 24, 2016
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan ucapan selamat kepada Komjen (Pol) Tito Karnavian yang resmi telah disetujui Komisi III DPR sebagai calon Kapolri. Dia berharap Tito dapat memenuhi harapan publik nantinya setelah resmi menjadi Kapolri.
"Saya ucapkan selamat dan bisa mengemban amanah dan sukses memimpin Kepolisian Republik Indonesia," kata Zulkifli usai berbuka puasa bersama di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada hari Kamis (23/6/2016).
Zulkifli menyoroti Tito sebagai calon Kapolri termuda yang punya banyak prestasi. Dengan latar belakang yang mumpuni, Zulkifli berharap Tito dapat membawa Polri semakin baik.
"Dia Kapolri termuda, sarat prestasi, sudah terlatih, berpengalaman, dan pernah di jabatan-jabatan strategis. Dengan begini kita berharap dapat memperbaiki kepolisian kita. Apalagi kita sedang darurat kasus narkoba, teroris, korupsi, dan lain-lain," kata Zulkifli.
Komisi III sudah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Kapolri. Sepuluh fraksi bulat menyetujui Komjen Tito Karnavian menjadi Kapolri. Bahkan 2 fraksi dengan suara terbesar yaitu PDIP dan Golkar dengan lugas menyatakan persetujuan untuk Komjen Tito. Begitu pula dengan Gerindra yang merupakan partai 'oposisi' juga menyatakan setuju.
AGEN JUDI BOLA TERPERCAYA chh1122 5:25:00 AM New Google SEO Bandung, Indonesia
Komjen Tito Menjadi Kapolri Ketua MPR Berharap Agar Ia Dapat Mengamban Amanah
Posted by Berita Aktual Indonesia on Thursday, June 23, 2016
Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko dan Manajer Pemasaran PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno didakwa bersama-sama menyuap Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Tomo Sitepu.
Sudi dan Dandung menjanjikan Sudung dan Tomo uang sebesar Rp 2,5 miliar. "Pemberian dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya," ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putrie di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Menurut Jaksa, janji pemberian uang tersebut agar Sudung dan Tomo menghentikan penyelidikan perkara dugaan korupsi pada penyimpangan penggunaan keuangan PT BA yang dilakukan Sudi Wantoko.
Pada 15 Maret 2016, Sudung mengeluarkan surat perintah penyelidikan atas dugaan korupsi di PT BA, dengan nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp7 miliar.
Awalnya, Kejati DKI memanggil beberapa staf PT BA untuk diperiksa. Beberapa hari kemudian, para staf PT BA tersebut melaporkan kepada Sudi bahwa dia juga akan dimintai keterangan oleh Kejati DKI, namun sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana korupsi.
Sudi yang merasa kasus tersebut telah sampai pada tahap penyidikan, kemudian meminta Dandung untuk mencari cara agar penanganan kasus di Kejati DKI tersebut bisa dihentikan.
Menindaklanjuti permintaan itu, Dandung menawarkan agar persoalan tersebut diselesaikan melalui temannya, Marudut, yang dekat dengan Kepala Kejati DKI, Sudung Situmorang.
Selanjutnya, dalam pertemuan antara Marudut, Sudung dan Tomo, di Kantor Kajati DKI, disepakati bahwa penyelesaian kasus akan dibicarakan oleh Marudut dan Tomo.
"Selanjutnya, Tomo menyetujui untuk menghentikan penyidikan, dengan syarat Sudi memberikan sejumlah uang dan hal itu disetujui oleh Marudut," kata Jaksa.
Mendapat laporan permintaan tersebut, Sudi menyetujuinya, dan meminta Dandung untuk mengambil uang dari kas PT BA sebesar Rp 2,5 miliar. Pada 31 Maret 2016, Dandung menyisihkan uang Rp 500 juta dari Rp 2,5 miliar, dan menyimpannya di dalam laci meja kerjanya.
Ia beralasan, uang tersebut untuk membiayai makan dan golf dengan Sudung. Sementara, uang Rp 2 miliar segera diserahkan kepada Marudut, untuk diteruskan kepada Sudung dan Tomo. Operasi tangkap tangan.
Sesaat setelah menerima uang, Marudut menghubungi Sudung dan Tomo untuk menyerahkan uang di Kantor Kejati DKI. Tomo dan Sudung kemudian mempersilakan Marudut untuk datang.
Namun, dalam perjalanan, Marudut ditangkap petugas KPK. Atas perbuatannya, Sudi dan Dandung diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga memberikan dakwaan alternatif. Dalam hal ini, Sudi dan Dandung didakwa melakukan percobaan penyuapan terhadap Kepala Kejati DKI Sudung Situmorang dan Aspidsus Kejati DKI Tomo Sitepu.
Keduanya didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 53 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dakwaan Terhadap Terdakwa PT Brantas Abipraya Tentang Kasus Suap Ke Kepala Kejati DKI
Posted by Berita Aktual Indonesia on Wednesday, June 22, 2016
Politikus Gerindra Habiburokhman pernah mengatakan bahwa ia berani terjun dari Monas jika Teman Ahok bisa mengumpulkan KTP dukungan maju independen. Rupanya KTP yang dikumpulkan oleh Teman Ahok untuk mendukung Basuki T Purnama (Ahok) jadi Cagub DKI Jakarta kini tembus sejuta dan memenuhi syarat untuk mengajukan Ahok lewat jalur independen. Lalu bagaimana dengan janji Habiburokhman?
Mengulas balik sejenak janji Monas ini, Habiburokhman pertama kali mengungkapkan rencana terjun dari Monas lewat akun twitter pribadi miliknya @Habiburokhman pada 26 Februari 2016. "Saya berani terjun bebas dari Puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon #KTPdukungAhokcumaomdo???" tulis akun tersebut.
Setelah itu dirinya membenarkan cuitannya tersebut saat dikonfirmasi. "Saya ini sangat tidak yakin KTP yang diklaim sudah 700 ribu itu beneran. Karena nggak ada metode apapun yang sudah dilakukan untuk menverifikasi itu," kata Habiburokhman kepada wartawan.
Padahal pada saat itu Teman Ahok sudah kumpulkan sekitar 730.000 KTP. Habiburokhman bahkan hanya menyebut akan terjun bebas bila KTP yang dikumpulkan sekadar cukup untuk pencalonan, tak sebut angka 1 juta.
Habiburokhman kembali dikonfirmasi soal niatannya itu pada bulan berikutnya. Ternyata, bisa dibilang dia adalah orang yang konsisten.
"Konfirmasinya saya konfirmasi itu benar twitter saya, akun saya, dan itu saya tulis. Baca saja di Twitter. Benar saya menulis dengan sadar dan ikhlas," kata Habiburokhman, usai deklarasi bersama Tim Advokasi Jakarta Bergerak, di Jl Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat.
Ratusan ribu KTP untuk Ahok itu sempat terganjal aturan baru, sehingga mulai dari nol. Mungkin waktu itu ada benarnya juga keraguan dari Habiburokhman.
Teman Ahok pun mengonfirmasi ulang para pendukung yang sudah kumpulkan KTP untuk Ahok. Persyaratan baru mewajibkan KTP dukungan untuk Ahok dengan pasangannya, sehingga muncullah Ahok-Heru.
Kini upaya Teman Ahok sudah dituai dengan terkumpulnya sejuta KTP. Tentu saja banyak yang menagih janji Habiburokhman baik di dunia nyata maupun dunia maya.
"Saya menganggap klaim tersebut tak lebih dari psywar politik murahan hanya untuk mengangkat popularitas Ahok yang banyak dibenci rakyat," jawab Habiburokhman ketika ditanya kesiapannya untuk terjun dari Monas.
Ahok kemudian berkomentar soal sikap Habiburokhman. Ahok justru mencoba untuk 'menyelamatkan' Habiburokhman dengan memberikan tips berkilah.
"Saya pikir kan Habiburokhman dia gampang, aku ngajarin cara ngelesnya dia gitu ya. 'Kan belum diverifikasi sejutanya'," ucap Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
"'Bisa aja ada yang bohong, ya nggak. Jadi saya nggak mesti terjun dong, mesti verifikasi dulu dong kalau verifikasi kan ya habis lebaran dulu kan ya masih lumayan itu'," lanjut Ahok.
Habiburokhman Diselamatkan Ahok dari Janji Terjun dari Monas
Posted by Berita Aktual Indonesia on Tuesday, June 21, 2016
KPK dan BPK berbeda pendapat mengenai tentang ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum di dalam kasus RS Sumber Waras. Sebenarnya, mengapa dua lembaga ini bisa berbeda pandangan?
Perbedaan pandangan itu ada dalam peraturan perundangan yang digunakan kedua belah pihak. KPK menggunakan Perpres No 40 Tahun 2014 dan juga Surat Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012.
Perpres no 40 Tahun 2014 itu merupakan Pepres yang menggantikan Pepres no 71 Tahun 2012. Aturan tersebut mengatur mengenai pengadaan tanah demi kepentingan umum. KPK menyatakan perbedaan pokok dengan BPK terletak pada peraturan ini.
"Poin yang pokok, perbedaan penggunaan aturan. Perpres Nomor 40 Tahun 2014 itu sebetulnya banyak yang disampaikan di laporan BPK menjadi gugur, itu coba didalami pada waktu auditor BPK bertemu penyelidik kami," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, pada hari Rabu (15/6/2016) lalu.
Dengan menggunakan Perpres itu disebutkan adanya perubahan mekanisme mengenai pembelian tanah oleh instansi lembaga. Ketentuan itu mengenai adanya tahapan perencanaan untuk pembelian lahan di bawah 5 hektare.
"Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari lima hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak," demikian bunyi Pasal 121 dalam Pepres tersebut.
Lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI sendiri seluas 3,6 hektare.
Hari ini, Senin (20/6/2016), pimpinan KPK bertandang ke BPK untuk membahas hal ini. Dua unsur pimpinan lembaga negara ini pun mengadakan konferensi pers bersama.
Ditanya wartawan mengenai perbedaan penggunaan peraturan tersebut, Agus mengatakan tim penyelidik KPK dan auditor BPK akan berdiskusi lebih lanjut.
"Mudah-mudahan dengan pendalaman itu nanti kita sudah lihat lagi memang," ujar Agus.
chh1122
3:07:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Perbedaan Pendapat BPK dan KPK Tentang Kasus Sumber Waras
Posted by Berita Aktual Indonesia on Monday, June 20, 2016
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terlihat sanat akrab berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau yang sering dipanggil Ahok di Musda DPD Golkar DKI. Rupanya Ahok bercerita tentang nostalgia semasa masih jadi kader Golkar.
"Cerita nostalgia zaman dahulu, jadi anak yang hilang kembali ke kandang Partai Golkar," kata Novanto mengawali sambutannya di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Novanto lalu bercerita tentang Ahok yang saat itu masih jadi anggota DPR dari Fraksi Golkar. Ketika itu Novanto merupakan Ketua Fraksi Golkar.
"Waktu itu jadi Pak Ahok waktu rapat internal saya rapat dengan Pak Marzuki mengikuti rapat soal Bank Century, tahu-tahu masuk anggota Fraksi Golkar, jeger, 'ketua fraksi mari turun, saya harus bawa ke rapat'," ungkap Novanto.
Selain itu pernah pula Ahok menawarkan solusi berupa sistem IT untuk Fraksi Golkar. Novanto menilai Ahok sebagai figur yang pintar.
"Kedua datang lagi, ini diluar dugaan juga ngobrol sana sini. 'Pak saya minta izin juga, ingin keluar dari DPR dan saya akan jadi cagub DKI jakarta'. Saya pikir apa mampu ini orang, tapi daripada malu saya bilang asal jangan lupa Golkar," ujar Novanto.
chh1122
4:40:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Ahok Disebut Anak Hilang Yang Kembali Ke Golkar oleh Novanto
Posted by Berita Aktual Indonesia on Sunday, June 19, 2016
Sampai hari ini Golkar belum memutuskan apakah akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Meskipun di tingkat DKI Jakarta, Golkar ingin mengusung Ahok.
"Prosesnya belum sampai di DPP, itu baru tingkat DKI, besok baru musda (musyawarah daerah)," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham.
Menurutnya, dukungan kepada Ahok baru sebatas aspirasi dari DPD Golkar DKI Jakarta. Sementara, keputusan apakah akan mendukung Ahok atau calon lainnya itu harus menunggu keputusan DPP Partai Golkar.
"Deklarasi itu setelah penetapan dari DPP, musda hanya untuk rekomendasikan. Kemudian, DPP akan cek dengan keinginan rakyat," ujar dia.
Jadi saat ini, keputusan untuk mendukung Ahok ada di tim pilkada pusat.
Dukungan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu pertama kali dinyatakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yorrys Raweyai.
Yorrys bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan partai-partai yang telah terlebih dahulu mendukung Ahok.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Nasdem dan Hanura serta TemanAhok," ungkap Yorrys.
chh1122
11:47:00 PM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
DPP Akan Memutuskan Tentang Dukungan Golkar ke Ahok
Posted by Berita Aktual Indonesia on Saturday, June 18, 2016
Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan imbalan yang sangat menggiurkan bagi orang yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Imbalannya yaitu berupa uang sebersar 10 persen dari tindakan pidana korupsi yang dilaporkan.
"Kalau kamu melaporkan korupsi, kamu akan mendapatkan 10 persen dari yang kamu laporkan. Jadi kalau orang dilaporkan korupsi 100 miliar, nanti kamu dapat 1 miliar, itu kalau di Amerika," kata perwakilan dari Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia, David Hoffman, dalam Konvensi Antikorupsi Pemuda Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
David pun mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan keamanan bagi sang pelapor tersebut. Hal itu menjadi pemicu bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi tindak pidana korupsi.
"If you see corruption you can make a report, you have 100% protection from the government," kata David.
Dia mengatakan sistem seperti ini akan mampu menumbuhkan kejujuran pada masyarakat. Selain itu, pemerintah ingin pula melatih keberanian masyarakat AS untuk melaporkan kejahatan.
"Kalau lihat korupsi laporkan. Transparancy, people not afraid," kata David.
"Jadi kalau dia buat perusahaan di luar Amerika, korupsi, itu bisa kita tindak dan tuntut juga di dalam negeri," urai dia.
"Ini adalah solusi, menurut kami solution, as close to the problem," tutup David.
chh1122
8:35:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tidak ada unsur korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare.
Padahal dalam auditnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bukti ada pelanggaran kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp191 miliar.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendesak agar BPK memperlihatkannya ke publik hasil temuan audit investigasinya tersebut.
Pasalnya, setelah KPK berpendapat tidak ada kerugian negara, lembaga yang dipimpin Harry Azhar Aziz menjadi tiarap dan tidak berani mengonfrontir pendapat lembaga antirasuah itu.
"Ini harus dibuka ke publik supaya ada kejelasan, kalau tidak dibuka ke publik ya bubarkan saja BPK," ujarnya dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Mencari Sumber yang Waras' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).
Fadli juga mengeluhkan, hasil audit dari BPK yang bisa dibantah hanya karena KPK mendengarkan keterangan ahli.
"Sejak kapan kerugian negara bisa dianulir oleh keterangan ahli, harusnya audit BPK harus diterima apa adanya, ini akan mendatangkan persoalan hukum dan ketatanegaraan," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR mengatakan, lembaganya tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok.
Karenanya, dari hasil tersebut, KPK tidak akan meningkatkan status proses hukum tersebut ke dalam tahap penyidikan. Agus juga menjelaskan, pihaknya sudah mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut.
Diantaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, dan Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras.
chh1122
2:16:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Presiden Joko Widodo melalui perantara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar meninjau ulang 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah yang telah dibatalkan pada Senin 13 Juni 2016 lalu.
Pembatalan Perda harus dilakukan secara hati-hati, bukan serampangan. Melalui Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat, Riko Tanjung, Jumat (17/6), KAMMI menyinggung pembatalan 3.143 Perda ditekankan Presiden tidak perlu dikaji dan langsung dihapuskan.
“Kami berharap pembatalan ini merujuk peraturan yang ada, bahwa pembuatan perda merupakan hak daerah sesuai dengan dengan UU Otonomi Daerah. Jadi, pembatalannya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bukan sesuka hati,” tegasnya.
KAMMI memberikan masukan, pembatalan ribuan Perda oleh pemerintah pusat seharusnya sejak awal melibatkan beberapa elemen masyarakat. Yakni dengan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi perda-perda bermasalah.
Tim melibatkan beberapa stakeholder, termasuk dari daerah yang bersangkutan. Dengan begitu, pada saat pembatalan diumumkan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengadu-domba.
Terlebih satu perda saja, misalnya menyangkut investasi dan retribusi daerah apabila tidak dipahami dengan benar manfaatnya dalam suatu daerah justru akan menimbulkan permasalahan bila dicabut.
“Kami usulkan untuk dibuat tim khusus guna mengevaluasi perda-perda tersebut. Perlu dilibatkan juga berbagai stakeholder yang ada, termasuk tim dari daerah yang bersangkutan,” jelas Riko.
“Sebagai contoh, dengan dihapuskannya perda investasi dan retribusi daerah akan mengganggu PAD dan secara langsung juga mengganggu pembangunan di daerah,” lanjutnya.
chh1122
11:02:00 PM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
KAMMI : Pengapusan Perda Jangan Sesuka Hati Harus Sesuai Aturan
Posted by Berita Aktual Indonesia on Friday, June 17, 2016
Ketua DPP PD Ruhut Sitompul memahami kemarahan Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan nama ahok yang kecewa dengan sejumlah media. Namun Ruhut sebagai sahabat meminta maaf soal peristiwa Ahok mengusir media di tengah peliputan di Balaikota DKI Jakarta, kemarin.
"Ahok itu orang sabar, cuma kadang-kadang sabar itu pasti ada batasnya. Tapi kalau melihat kasus ini saya minta maaf dan akan kusampaikan, sebagai Teman Ahok (melihat) mungkin kesabaran dia ada juga batasnya sehingga terjadilah kejadian itu," kata Ruhut saat berbincang dengan wartawan.
Ruhut menghormati saran Dewan Pers untuk Ahok agar jika ada persoalan dengan media agar melapor ke Dewan Pers atau menempuh mekanisme hak jawab. Namun Ruhut mengeluhkan hak jawab yang kadang oleh sejumlah media tidak diberikan secara berimbang.
"Itu saran yang baik tentu kita dengarkan. Tapi hak jawab saya rasa kalau nasi sudah menjadi bubur, kadang tidak seimbang," katanya.
Juru bicara PD ini pun kemudian menyarankan Ahok agar tak peduli tudingan-tudingan yang tidak terbukti. "Tetapi maaf saja, kalau aku jadi Ahok, anggap saja angin menggonggong kafilah berlalu," kata Ruhut.
"Tunjukkan saja prestasi yang baik bahwa Ahok tetap dicintai rakyat, Ahok kan sudah terbukti bukan janji," sarannya.
Kemarin, Ahok sempat marah karena ditanya, "Berarti tidak ada pejabat sehebat Bapak?" oleh seorang wartawan. Pertanyaan itu dianggap Ahok memancing adu domba dirinya dengan pejabat lain. Konteks pertanyaan itu adalah terkait Ahok yang menyatakan diri konsisten mendorong pembuktian harta secara terbalik untuk menjamin bersihnya harta pejabat. Itu diungkapkan Ahok usai menolak tudingan adanya Rp 30 miliar duit reklamasi ke Teman Ahok, pendukungnya.
"Saya sebetulnya tak ada kewajiban untuk jawab Anda, saya tegaskan itu, bolak balik mau adu domba terus, kamu tidak boleh masuk sini lagi," kata Ahok kepada wartawan.
Namun hari ini Ahok sudah mengizinkan wartawan itu meliput kembali. Namun Ahok hanya ingin agar para wartawan yang meliputnya memberitakan hal-hal yang benar. Ahok lebih suka ditanya perkara pekerjaan dia selaku gubernur DKI.
"Teman-teman wartawan, tugas kita kan mau mendidik masyarakat. Enggak usah lah lempar isu-isu yang enggak benar. Ngapain sih kayak pesanan begitu? Anda tanya saja soal pekerjaan, pekerjaan begitu banyak. Saya setiap hari dipres begitu setiap pagi juga," kata Ahok.
chh1122
12:57:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara, pada hari Rabu 15 Juni 2016. OTT dilakukan terkait dugaan suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) atas penanganan perkara kasus pidana asusila terhadap anak dengan terdakwa pedangdut Saipul Jamil.
"Usai gelar perkara, kami mengumumkan bahwa KPK mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan pada hari Rabu kemarin di empat lokasi terpisah," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Basaria mengatakan, rangkaian penangkapan yang dilakukan penyidik KPK diawali dengan menjemput pengacara Saipul Jamil yang berinisial BN dan K, serta panitera PN Jakarta Utara berinisial R. Ketiganya ditangkap di kawasan Sunter, Jakarta Utara, pada pukul 10.40 WIB.
"Ketiganya ditangkap sesaat setelah BN menyerahkan uang kepada R," kata Basaria.
Setelah melakukan interogasi singkat kepada tiga orang tersebut, penyidik KPK bergerak ke tiga lokasi berbeda untuk mengamankan SH, kakak dari terdakwa Saipul Jamil. SH ditangkap di kediamannya di kawasan Tanjung Priok pada pukul 13.00 WIB.
Sementara itu, tim KPK lainnya mmengamankan K, ketua tim penasihat hukum Saipul Jamil yang tengah berada di Bandara Soekarno Hatta. Terakhir, penyidik menangkap panitera pengganti PN Jakarta Utara berinisial DS. DS dijemput di Kantor PN Jakarta Utara pada pukul 18.00 WIB.
Setelah melakukan pemeriksaan intensif selama 24 jam, KPK meningkatkan status empat orang yang ditangkap sebagai tersangka. Panitera PN Jakarta Utara berinisial R disangka sebagai penerima suap. Sementara pengacara berinisial BN, K, dan kakak Saipul Jamil berinisial SH disangka sebagai pemberi suap.
"Saksi DS yang merupakan panitera pengganti PN Jakarta Utara dan dua supir telah dipulangkan. Jika dibutuhkan keterangan lagi akan dipanggil kembali," kata Basaria.
chh1122
3:10:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
7 Orang Yang Terkait Saipul Jamil Ditangkap KPK
Posted by Berita Aktual Indonesia on Thursday, June 16, 2016
Munculnya nama Komjen Pol Tito Karnavian yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR sebagai calon Kapolri tidak mengejutkan kalangan internal DPR. Komjen Pol Tito Karnavian memang sudah diprediksi sejak awal akan dipromosikan sebagai Kapolri oleh Jokowi.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i mengatakan Jokowi memiliki utang politik terhadap Komjen Pol Tito Karnavian. Dia menyebutkan, Tito Karnavian pernah membantu Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2014 dengan kapasitasnya sebagai Kapolda Papua.
"Tito ini memang sukses di Papua, Jokowi kan menang mutlak di Papua itu. Bahkan dari info yang kita peroleh di sana, suaranya sudah ada sebelum pemilu itu. Tito ini memang punya prestasi hebat dalam hal pencalonan Jokowi dulu itu," ungkap Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Padahal, kata dia dari sisi angkatan Tito Karnavian tergolong paling junior diantara perwira Polri dengan pangkat bintang tiga. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan kedepannya di dalam internal Polri.
"Nanti laporan itu agak kurang ditanggapi sama yang senior-senior. Ini bukan tidak menaati hukum dan keputusan yah, tapi penghormatan terhadap leting di kepolisian itu tinggi loh yah," ucapnya.
chh1122
3:00:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
KPK akan segera membuka penyelidikan terkait dengan dugaan aliran uang dari perusahaan pengembang reklamasi kepada Teman Ahok sebesar Rp 30 miliar.
"Oh iya itu penting. Tapi surat penyelidikan barunya belum kita terbitkan. Iya akan diterbitkan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan HR Rasuna Said.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, memberikan sebuah pertanyaan tentang isu aliran uang terkait dengan perusahaan pengembang reklamasi ke Teman Ahok. Hal itu dikatakan di tengah rapat dengar pendapat dengan KPK.
"Ada informasi yang saya dapatkan tentang uang Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi untuk Teman Ahok melalui Sunny dan Cyrus. Saya tidak tahu apakah KPK telah melakukan pemeriksaan pada Sunny atau Cyrus?" tanya Junimart di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bahwa penanganan kasus suap di balik pembahasan raperda mengenai reklamasi akan segera diberikan ke pengadilan. Namun untuk masalah Rp 30 miliar kepada Teman Ahok, Agus menyebut KPK akan mengusutnya.
"(Kasus suap mengenai) reklamasi akan segera menaikkan ke penuntutan masalah suapnya. Masalah yang tadi disampaikan (Rp 30 miliar ke Teman Ahok) akan mengeluarkan surat penyelidikan kelihatannya ada yang cukup besar dan perlu waktu cukup lama dan kita masih teliti dan akan kita laporkan," kata Agus.
Kasus yang akan segera naik penuntutan itu telah menjerat 3 orang tersangka yaitu M Sanusi, Ariesman Widjaja, dan Trinanda Prihantoro. Untuk Ariesman dan Trinanda, penyidik bahkan telah merampungkan berkas-berkasnya dan segera dilimpahkan ke persidangan.
Dalam perkembangan penyidikan kasus tersebut, penyidik KPK juga mengusut tentang pertemuan antara pihak pengembang yaitu Sugiyanto Kusuma alias Aguan dengan para anggota DPRD DKI. Dalam pertemuan itu Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi hingga Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik disebut ikut datang di kediaman Aguan.
Penyidik KPK menduga pertemuan itu berkaitan dengan pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pembahasan dua raperda itu lah yang kemudian memunculkan suap antara Ariesman dengan M Sanusi yang berhasil diungkap KPK.
chh1122
4:50:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Kasus Dugaan Uang Rp 30 M ke Teman Ahok Akan Di Selidiki KPK
Posted by Berita Aktual Indonesia on Wednesday, June 15, 2016
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berniat untuk membentuk lembaga intelejen khusus pertahanan. Hanya saja, keinginannya itu mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai, lembaga intelejen tidak dapat begitu saja dibentuk. Terlebih lagi fungsi intelejen sangat sensitif. Selain itu, Indonesia sudah memiliki lembaga tersendiri untuk bidang intelejen yaitu Badan Intelejen Negara (BIN).
"Harus dipahami bahwa kita juga intelijensi itu harus ada koordinasinya. Kalau tidak nanti salah-salah karena ada BIN. Nanti kita lihatlah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Pembentukan kementerian atau lembaga, kata JK, juga harus melalui persetujuan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Lagipula, dalam waktu dekat ini Indonesia agaknya tidak perlu memiliki banyak lembaga.
"Belum dibicarakan, tapi saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini," ujar JK.
Sebelumnya, Ryamizard memandang, saat ini Indonesia membutuhkan lembaga intelejen di bidang pertahanan. Hal ini dikarenakan meningkatnya ancaman pertahanan dari luar negeri yang semakin besar.
Sudah seharusnya Indonesia sebagai negara besar memenuhi 4 aspek intelejen, yakni intelijen luar negeri, dalam negeri, pertahanan dan hukum. Tapi nyatanya, tidak semua bidang dimiliki Indonesia.
"Kelembagaannya harus dibuat, segera. Sekarang dalam proses. Di mana telinga, mata? Kemudian masalah bela negara, siapa yang ngecek? Harus ada yang ngecek," pungkas Ryamizard.
Pemerintah China menyampaikan protes keras kepada pemerintah Amerika Serikat terkait rencana pertemuan antara Presiden AS Barack Obama dan Dalai Lama di Gedung Putih. Ditegaskan Beijing, pertemuan itu akan merusak hubungan China-AS.
Pemerintah China selama ini menganggap Dalai Lama sebagai separatis berbahaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan, pertemuan Obama dan pemimpin spiritual Tibet itu akan mendorong kekuatan separatis.
"Jika AS merencanakan pertemuan ini, itu akan mengirimkan sinyal keliru pada kemerdekaan Tibet dan kekuatan separatis serta membahayakan kerja sama dan kepercayaan bersama antara China-AS," tegas Lu seperti yang dilansir kantor berita Reuters, Rabu (15/6/2016).
Diimbuhkan Lu, setiap upaya untuk memanfaatkan isu Tibet dan mengganggu stabilitas, tak akan berhasil. Ditegaskan Lu, pemerintah China menentang keras rencana pertemuan Obama dan Dalai Lama.
Lu mengatakan, pemerintah AS harus memenuhi janjinya untuk mengakui bahwa Tibet merupakan bagian dari China dan menghentikan setiap dukungan bagi kemerdekaan Tibet.
Menurut Lu, Dalai Lama bukan murni tokoh agama, melainkan politikus yang telah sejak lama menggunakan agama untuk melakukan aktivitas separatis dan anti-China.
Sebelumnya, Obama pernah bertemu Dalai Lama ketika pemimpin Tibet itu berkunjung ke Washington pada tahun 2014. Saat itu Obama memicu kemarahan pemerintah China setelah menjanjikan dukungan kuat bagi hak-hak asasi manusia warga Tibet.
chh1122
3:11:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Ahmad Dhani kembali membuat pernyataan yang menyerang kepada Basuki Tjahaja Purnama. Kali ini, musisi senior itu menuduh Ahok, sapaan Basuki sebagai pria yang tidak normal, terkait tuduhan maling yang diarahkannya kepada Yusri Isnaeni, warga Koja, Jakarta Utara saat menanyakan penggunaan KJP anaknya.
"Apakah memaki-maki ibu-ibu bagian dari revolusi mental? Setelah saya survei ke semua lelaki, mungkin enggak kamu marah nunjuk sama ibu-ibu teriaki maling? Enggak mungkin kan. Berarti Anda bukan laki-laki normal," kata Dhani saat menghadiri pendeklarasian Tim Relawan Jakarta Bergerak.
"Boleh ditanyakan ke ahli jiwa atau psikiater," lanjutnya.
Anggota grup band Dewa 19 itu menambahkan, salah satu sikap Ahok yang selalu memecat bawahan yang dianggapnya berbuat kesalahan disebutnya bukan cara tepat memimpin bawahan. Sebagai gubernur, seharusnya Ahok dapat membina bawahannya.
"Saya mungkin tidak akan melakukan banyak pemecatan dan akan lebih melakukan pembinaan. Karena mecat orang itu pekerjaan paling gampang, nah membina itu yang susah," ujarnya.
Ahmad Dhani menambahkan, seorang pemimpin harus bisa memberi contoh. Sebagai contoh, dalam memberikan sebuah perintah kepada anak-anaknya, musisi berambut plontos itu selalu melakukan apa yang diperintahkannya.
"Misalnya saya nyuruh anak-anak enggak pelit. Saya kasih contoh, bukan omongan," ucapnya sesumbar.
chh1122
1:47:00 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
